POSO, METROSUlTENG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, menggelar rapat paripurna, terkait pembahasan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso, tahun anggaran 2018, Jumat (21/6/2019).
Giat yang digelar di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD itu, dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD, Suharto Kandar, yang dihadiri Wakil Bupati Poso, Samsuri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso, Yan Eduwar Guluda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Poso, serta tamu undangan lainnya.
Anggota DPRD Komisi I, Herlina Lawodi, dalam laporannya mengatakan, program kegiatan Pemerintah Daerah, yang direncanakan dalam APBD TA 2018, dengan capaian serapan anggaran rata-rata di atas angka 98 persen.
"Kalau melihat dari sisi kwantitas, Komisi I memberi apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dengan harapan setiap output dari kegiatan-kegiatan tersebut, dapat memberikan manfaat, serta dampak bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Poso,” kata Herlina.
Sementara, terkait dengan upaya pengoptimalan dan pengefektifan pelaksanaan APBD di tahun berikutnya, Herlina menambahkan, Komisi I merekomendasikan agar peran dan fungsi Inspektorat, sebagai lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab, dalam melaksanakan pengawasan internal Pemda, agar mendapat perhatian lebih.
Ditambahkannya, dalam pandangan Komisi I, penguatan terhadap Inspektorat, dapat dilakukan baik dari aspek kelembagaan, menyangkut soal sumber daya tenaga-tenaga, maupun dari aspek ketersediaan dana. Hal ini, guna mendukung kegiatan-kegiatan pengawasan, menjadi salah satu faktor yang dapat memperbaiki System Pengendalian Internal (SPI).
Selanjutnya, dalam laporan hasil pembahasan Komisi II, Iskandar Lamuka memberikan apresiasi kepada sebagian OPD yang mampu mencapai target pendapatan daerah, bahkan beberapa diantaranya terlampaui. Diantaranya, Dinas Perhubungan 116,20 persen, Dinas Kominfo dan Persandian 130,26 persen, Dinas Pertanian 107,51 persen, Badan Keuangan dan Aset Daerah 136,77 persen, serta Pendapatan Daerah yang sah 98,74 persen.
Sekalipun melampaui target, sesuai dengan pendalaman Komisi II, Yus Ama mengatakan, bahwa beberapa OPD masih perlu meningkatkan target pendapatan, karena potensi yang dimiliki masih lebih besar, jika kepala OPD memiliki kemauan yang kuat, serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ditambahkannya, terkait dengan pencapaian target pendapatan daerah, dan menggali potensi pendapatan, Komisi II mendukung penyediaan dan penigkatan SDM pada Dinas Pendapatan Daerah, serta OPD lain yang memiliki target pendapatan.
Kemudian, dari hasil laporan pembahasan Komisi III, yang dibacakan oleh I Ketut Suano, Ketua Komisi III, Syarifudin Odjobolo, menyampaikan apresiasi kepada OPD Bappelitbangda, yang mampu melakukan pelampauan target PAD dengan realisasi pencapaian hingga 130, 77 persen.
"Kami selaku Komisi III DPRD, mengapresiasi kinerja atas perencanaan pembangunan daerah, dengan prestasi terbaik pertama se-Provinsi Sulawesi Tengah, dan terbaik ke-empat secara nasional," tukasnya.
Diterangkannya, Komisi III merekomendasi agar terus meningkatkan koordinasi, dengan OPD Dinas Pendapatan, dan OPD penerima target PAD, untuk saling bertukar informasi, yang selanjutnya dapat melahirkan inovasi baru guna pencapaian 11 persen PAD dari besaran APBD tahun berkenaan.
Ditambahkannya, untuk Dinas PUPR, Komisi III memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena mampu melampaui target PAD sebesar 100,07 persen, dengan rekomendasi agar dinas ini, mampu melakukan inovasi-inovasi baru lagi, untuk dapat meningkatkan PAD. Sehingga, Kabupaten Poso dapat meraih posisi ideal. Yakni, PAD sebesar 11persen dari APBD tahun pelaksanaan.
Wabup Samsuri, yang ditemui usai Sidang Paripurna mengatakan, sangat mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin antara Eksekutif dan Legislatif. Dimana, dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, DPRD Kabupaten Poso selalu mengawal dan memberikan sumbang usul saran, berupa rekomendasi-rekomendasi, guna perubahan Kabupaten Poso yang lebih baik lagi.
“Kami merasa didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak, terlebih khusus dari pihak legislative yang selalu memberikan pengawasan, serta menyatakan pendapatnya yang juga disertai dengan rekomendasi penyelesaian," pungkasnya. (HMS/KIM).
