METRO SULTENG - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2022 ini, telah melakukan penilaian opini kepatuhan Pelayanan Publik terhadap Pemda, Kementerian, dan lembaga di Sulawesi Tengah.
Pengambilan data untuk penilaian dilakukan pada bulan September-Oktober 2022.
Sebelum dilakukan pengambilan data, ORI Sulawesi Tengah telah melakukan pendampingan/sosialisasi dengan mengundang semua Pemda se-Sulteng, termasuk beberapa OPD yang akan dinilai.
Baca Juga: Sepanjang Tahun 2022, ORI Sulteng Terima 745 Pengaduan Masyarakat
Pemda dan OPD-OPD diberi clue terkait apa yang akan Ombudsman nilai. Sehingga Pemda dan OPD siap dan tidak kaget ketika Tim Ombudsman menilai.
Menurut Kepala Perwakilan ORI Sulteng, M.Iqbal Andi Magga, SH.,MH, penilaian tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tahun ini meliputi empat dimensi. Empat dimensi tersebut yakni:
1. Dimensi Input (kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana)
2. Dimensi Proses (kepatuhan terhadap standar pelayanan)
3. Dimensi Output (penilaian oleh masyarakat pengguna layanan), dan
4. Dimensi Pengaduan (kepatuhan dalam pengelolaan pengaduan).
Empat dimensi tersebut, lanjut Iqbal, dinilai terhadap setiap OPD dalam satu pemerintah daerah kab/kota/provinsi.
Baca Juga: Pencapaian BPN Morut Dapat Apresiasi dari Ombudsman
Pada tahun 2022 ini, ada ketambahan OPD yang dinilai yakni Dinas Sosial. Tahun-tahun sebelumnya hanya Dinas PMPTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Puskesmas sebagai pelayanan jasa kesehatan pertama bagi masyarakat.
"Selain Pemda dan OPD-OPD, Ombudsman juga menilai instansi vertikal (kementerian) yang ada di Sulteng. Seperti Badan Pertanahan. Kami juga menilai jajaran Polres se-Sulteng,"sebut Iqbal.
Tahun ini, Provinsi Sulteng ada kemajuan pesat. ORI Sulteng sangat berterima kasih kepada jajaran Pemda se-Sulteng yang sudah mau bekerja keras untuk memperbaiki pelayanan publiknya.