METRO SULTENG-DPRD Kabupaten Poso, Sulteng, mengalami keterlembatan menetapkan APBD tahun anggaran 2023 karena masih menunggu hasil pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Pemda Poso melalui Kementerian Keuangan RI.
Anggota Badan Anggaran DPRD Poso Muhammad Yusuf menyampaikan jika perkembangan rencana pinjaman daerah itu diketahui pada pembahasan bersama eksekutif.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Minta 213 Siswa Diktuba Polri Yang Baru Lulus Jauhi Perbuatan Perselingkuhan
"Dalam pembahasan RAPBD tahun 2022. Tim aggaran Pemda yang dipimpin Sekda Poso menyampaikan pada badan anggaran DPRD Poso, bahwa pinjaman yang awalnya sebesar Rp 120 miliar yang disetujui hanya Rp80 miliar," jelas politisi PKS itu, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga: Mabes Polri Didemo Terkait Putusan Briptu D, Kapolri Diminta Copot Kabid Propam dan Kabidkum
Pinjaman Rp250 Miliar tidak disetujui Kementrian Keuangan karena jangka waktu pengembalian tidak bisa melewati masa periode bupati Verna -Yasin yang berakhir 2024. Namun hingga kini rencana pinjaman itu belum disetujui pemerintah pusat. Pihaknya tegas minta Pemda Poso membatalkan rencana PEN karena akan menjadi beban keuangan daerah yang ujungnya masyarakat dirugikan.
"Sampai hari ini kita belum melakukan Paripurna hasil fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur. Sudah sampai tanggal 20 Desember yang seharusnya sudah selesai paripurna RAPBD 2023, karena terkendala dana pinjaman yang cenderung dipaksakan," tegas Yusuf.***