METRO SULTENG-Sejumlah warga di Desa Buton, Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Sulteng, mempertanyakan status Sumarto Halelu Guru SMP I Bungku Selatan, yang harusnya sudah pindah di SMP 2 Witaponda. Padahal menurut warga, mutasi Sumarto dari SMP I Bungku Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali, pada tanggal 28 April 2022, yang menugaskan Sumarto untuk pindah ke SMP 2 Witaponda.
Baca Juga: Baru Dirilis, Motor Listrik Segway Laris Bak Kacang Goreng, Cek Harganya Disini
Baca Juga: Xpander Cross Diluncurkan, Tangguh Menerobos Jalan Berlubang dan Berleok
"Kami heran kenapa Sumarto masih mengajar disana, dan setelah kami konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMP I Bungku Selatan, kata Kepala Sekolahnya, dia dititip," ujar seorang warga yang tak ingin dikutip namanya, Rabu (19/8).
Selain itu ia juga mengungkapkan jika gaji Sumarto Halelu, telah berada di SMP 2 Witaponda, akan tetapi kehadiran guru tersebut tiap harinya berada di SMP I Bungku Selatan.
Baca Juga: Serikat Pekerja Industri Morowali Konsolidasi Jelang Kongres Pada 3 September 2022, Ini Poinnya
Baca Juga: Respon Perintah Kapolri Sikat Judi Online, Polda Banten Ungkap 10 Kasus Judi Dengan 24 Tersangka
"Kami mempertanyakan tidak ada dasar Sumarto dititip di sekolah SMP I Bungku Selatan, tapi kepala sekolahnya percaya, padahal SK Bupati sudah memindah tugaskan Sumarto ini," ujar warga ini keheranan.
Hal ini, kata dia, sangat bertentangan dengan aturan. Namanya dititip itu kalau ada keluarganya sakit, atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Hal itupun harus ada surat keterangan dari dokter.
Olehnya, ia berharap agar Dinas terkait memperjelas apakah guru tersebut dipindahkan atau tidak karena bupati sudah keluarkan SK mutasi.
Baca Juga: Hasil Freiburg Vs Dortmund Ukir Sejarah Persepakbolaan Dunia, Tiga Pemain Pengganti Cetak Gol
"Kami butuh kejelasan karena kami tau bupati telah terbitkan SK pindah tugaskan," pintanya agar dinas terkait memperjelas status guru tersebut.
Ditambahkan olehnya, Sumarto Halelu dipindah tugaskan karena diduga terkena sanksi akibat perusakan Balai Desa Buton beberapa waktu lalu.***