pemerintahan

Ganjar Pranowo Gandeng KPPU Menekan Inflasi di Jawa Tengah

Kamis, 14 Juli 2022 | 20:33 WIB
Ganjar Pranowo hadiri Rakernas KPPU di Hotel Alila, Surakarta. (Foto: Ist)

METRO JATENG– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI bisa memberikan rekomendasi kepadanya untuk percepatan penanganan inflasi. Saat ini, inflasi Jateng mencapai 4,97 persen.

Hal itu disampaikan Ganjar usai hadir di acara Rakernas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (14/7/2022). Di hadapan Ketua KPPU RI Ukay Karyadi, Ganjar membahas inflasi yang sedang terjadi di Indonesia khususnya di Jateng.

Baca Juga: AKBP Raden Brotoseno Diberhentikam Tidak Hormat Sebagai Anggota Polri

Baca Juga: Dian Sastro dan Putri Marino Main Bareng dalam Serial Gadis Gretek

“Tadi saya ceritakan bagaimana dunia luar ini inflasi lagi gedhe-gedhe banget, kecuali Tiongkok masih kecil. Indonesia sudah alert sudah merah maka kita semua harus terjun betul untuk menyiapkan reaksi atau respons terhadap kondisi ini,” kata Ganjar, yang didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar berharap dari Rakernas KPPU, akan muncul rekomendasi atau masukan untuk mengatasi iklim persaingan usaha khususnya yang terkait dengan volatile food. Di mana saat ini kebijakan yang diambil Pemprov Jateng adalah operasi pasar.

“Umpama yang volatile food, bawang merah, terus kemudian cabai, ini sekarang lagi on going untuk kita lakukan operasi pasar,” katanya dalam rilis media.

Baca Juga: Bank Sulteng Resmikan Kantor Cabang Pendolo Poso, Verna : Ini Jalur Ekonomi Trans Makasar-Manado

Baca Juga: Sulteng Siapkan 15 Ribu Hektar Kawasan Food Estate untuk Komuditas Jagung dan Kedelai

Termasuk, imbuh gubernur, membantu memberikan masukan terkait kebijakan pengaturan harga pada faktor pemicu inflasi lain, yakni transportasi hingga BBM dan gas. Ganjar yakin KPPU mempunyai data yang bisa dianalisis dan menghasilkan rekomendasi.

“Kalau analisis datanya bagus bisa di-feedback-kan ke kami. Mungkin regulasi bisa di-review, kebijakan bisa di-review, atau barangkali mendorong treatment-treatment agar ekonomi bisa bangkit. Ini penting untuk dilakukan,” ujarnya.***

Tags

Terkini