METROSULTENG, Touna-Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP RI perwakilan Sulteng. WTP ini merupakan yang ke delapan kalinya diterima Pemda Touna, atas LHP LKPD Kabupaten Touna.di ruang eksekutif Selasa, (16/06/2020). Opini WTP tersebut diserahkan secara virtual oleh BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Bupati Touna, Mohammad Lahay, SE, MM didampingi Wakil Bupati Touna, Admin AS. Lasimpala. Turut hadir Ketua DPRD Touna, Mahmud Lahay, SE, M.Si, Sekda Touna, Taslim DM. Lasupu, SP, MT, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten dan Staf Ahli serta Pimpinan OPD Lingkup Pemda Touna. Bupati Mohammad Lahay menyampaikan, bahwa pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sulawesi Tengah, atas hasil pemeriksaan laporan suatu daerah, kususnya Pemda Touna. "Penilaian ini suatu momentum tahunan yang sangat diperlukan dalam upaya menilai kewajaran dalam pengelolaan keuangan suatu daerah yang menjadi obyek pemeriksaan," jelas bupati yang biasa disapa Mat Lahay itu. Dari aspek pelaksanaan jalannya pemerintahan, kata Mat Lahay, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemda untuk melihat seberapa jauh kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya, secara tertib dan akuntabel. "Serta bagaimana upaya untuk melakukan tindak lanjut, evaluasi dalam perbaikan terhadap registration dihasilkan guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel,” jelasnya. Dia menambahkan, bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Touna, telah melalui proses pemeriksaan dari tim BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntasi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama opini yang telah diberikan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, kepada Kabupate Boul, Kabupaten Parigi Moutong dan khusunya Pemda Kabupaten Touna derngan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemda Kabupaten Touna, karena masih dapat mempertahankan predikit WTP selama delapan kali berturut-turut, dalam proses pengelolaan keuangan yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian akuntabilitas pemerintah daerah. “Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada tim pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Touna selama proses pemeriksaan,” tutur bupati. Lanjutnya, bahwa Pemda menyadari sepenuhnya bahwa predikat WTP bukan dijadikan alasan bagi Pemda untuk berbangga diri. Namun hal ini, dimaknai sebagai upaya lebih berhati-hati serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. "Sehingga diharapkan ditahun-tahun berikutnya Pemda Kabupaten Touna, dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih akurat, efektif, efisien dan akuntabel," urainya. Terhadap temuan depresien yang diberikan Pemda Kabupaten Touna, berkomitmen untuk terus berupaya menindaklajuti hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisien , transparan dan akuntabel. Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Touna, tahun anggaran 2019. Khususnya kepada tim pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, teristimewah kepada Kepala perwakilan yang telah memberikan pembinaan-pembinaan terhadap jajaran OPD Pemda Touna, dan diharapkan kerjasama dan pembinaan-pembinaan ini dapat berlanjut dimasa-masa akan datang.**