METRO sulteng - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, memimpin rapat dengar pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas penambangan PT Mulia Pasific Resources (MPR) di Gunung Takule yang diduga sebagai penyebab banjir di Kota kolonodale, Kecamatan Petasia.
RDP tersebut digelar di ruang Komisi I DPRD Morowali Utara, Selasa (11/4/2023).
Hadir dalam rapat itu, para Anggota DPRD, Kadis Lingkungan Hidup, Kepala BPBD, Kasat Pol-PP dan Damkar, KPH Taa Morowali Utara, Kapolsek Petasia, Danramil Petasia, Camat Petasia, Lurah Kolonodale, Lurah Baho'ue, perwakilan Lurah Bahontula, perwakilan PT MPR, organisasi pecinta alam, DPC Pospera, Aliansi Masyarakat Kolonodale dan Pemuda Peduli Lingkungan.
Dalam rapat, dihasilkan tiga poin kesepakatan yakni, pertama, menghentikan aktivitas penambangan PT MPR yang disinyalir membahayakan dan mengancam pemukiman masyarakat sekitar Kolonodale.
Kedua, pihak perusahaan PT MPR wajib melakukan reklamasi atau penanaman kembali di lokasi yang telah berdampak pada kerusakan lingkungan.
Perusahaan juga diminta membuat tanggul penghambat atau check yang pelaksanaannya di awasi langsung oleh DPRD maupun instansi pemerintah daerah bersama masyarakat
Dan yang ketiga, pihak perusahaan diminta wajib melakukan perlindungan terhadap sumber air.
Hasil kesepakatan itu ditandatangani bersama. Turut bertandatangan Kadis Lingkungan Hidup Morowali Utara Syarifudin, ST, MT, Kasat Pol-PP Buharman L, Kepala BPBD Delfia Parenta, KPH Taa Morowali Utara Aries Widjajanto, SH, S.Hut, Tokoh Masyarakat Raymon Monsangi, Camat Petasia Novrianto, Manager PT. COR Tbk Ratnawati Iriani, KTT PT. MPR Ajib Wangko Santoso, Faisal Dg. Siame perwakilan dari Aliansi Masyarakat Kolonodale, Arman Marunduh perwakilan dari DPC Pospera dan Ketua Anak Alam Morowali Utara Moh. Yasir. *(rudini)