“Ke depan, kepala daerah sudah bisa punya peta terkait objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jadi, kalau ada kasus tanah, tinggal buka aplikasinya,” pesannya.
Gubernur juga meminta agar hasil rakor dirumuskan secara konkret untuk dijadikan acuan pada rakor evaluasi selanjutnya, tiga bulan mendatang.
“Kalau ini terus kita lakukan pengawalan, saya yakin Sulteng akan menjadi lebih maju di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian program prioritas nasional di wilayahnya masing-masing. Hasil rakor evaluasi pelaksanaan program Asta Cita akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
Pada kesempatan itu, Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka memaparkan sejumlah capaian program prioritas nasional, seperti program MBG, KMP, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program ketahanan pangan.
Bupati mengatakan, baik program Asta Cita Presiden, program 9 Berani Gubernur Sulteng, dan program 9 Gerbang Pemda Banggai memiliki visi yang sama.
“Jadi apa yang Presiden lakukan, apa yang Gubernur lakukan, begitu pun dengan kami,” kata Bupati
Terkait program MBG lanjut Bupati, bahwa Banggai telah membangun sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan jumlah itu yang terbanyak di Sulteng.
“Penerima manfaat dari 17 SPPG itu sudah dirasakan oleh 40.235 siswa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai juga sedang menyiapkan pembangunan 15 SPPG baru untuk wilayah terpencil.
“Dana dari pusat cukup banyak, prosesnya terus kita kejar, salah satunya dengan membangun SPPG, sehingga dana pusat bisa lebih cepat mengucur ke daerah, meskipun tidak melalui APBD,” terangnya.
Dari program KMP sambungnya, meskipun belum beroperasi, semua desa dan kelurahan di Banggai telah memiliki badan hukum pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ada 60 koperasi desa yang sudah memiliki aset tanah, sisanya masih kita upayakan. Dan ada 2 koperasi sedang dalam proses pembangunan yaitu di Kecamatan Luwuk Timur dan di Desa Bumi Harapan Kecamatan Toili Barat,” tuturnya.
Selain itu, Banggai juga telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, dari hasil konsultasi dengan kementerian terkait, kata Bupati, Kabupaten Banggai dinilai tidak lagi layak mendapatkan bantuan untuk program tersebut karena APBD Banggai terbilang besar. Alternatifnya, Banggai dapat mengajukan untuk membangun Sekolah Garuda.