pemerintahan

Purbaya vs Jokowi Soal Proyek Kereta Cepat, Tidak Menguntungkan, Jadi Beban Negara dan Ada Betulnya Sedikit untuk Jokowi

Rabu, 29 Oktober 2025 | 08:46 WIB
Menkeu Purbaya tanggapi pernyataan Jokowi tentang Whoosh yang bukan hanya untuk cari laba. (Instagram/jokowi - Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

METRO SULTENG-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus membongkar proyek-proyek masa lalu yang merugikan negara termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh saat ini tengah menjadi sorotan banyak pihak karena jadi beban hutang negara.

Proyek yang dilakukan saat kepemimpinan Jokowi itu terlilit utang Rp116 triliun yang membuat Danantara akan berangkat ke China untuk melakukan negosiasi.

Jokowi pun telah buka suara mengenai polemik utang Whoosh dan menyebut bahwa ada investasi sosial dalam proyek tersebut, sehingga tak semata-mata hanya mencari laba.

Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hal tersebut tak sepenuhnya salah, tetapi ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan.

Purbaya: Whoosh Punya Misi Pengembangan Regional

Menkeu Purbaya tak menampik bahwa pernyataan Jokowi tentang Whoosh yang turut membangun perekonomian di sekitar rute yang dilewati ada benarnya.

Baca Juga: Viral Mahasiswi UNS Dugem di Klub Malam Diduga Pakai Duit Beasiswa KIP, Pihak Univrsitas Angkat Bicara

“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Menkeu Purbaya kepada awak media di Menara Bank Mega, Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Meski begitu, kata Purbaya target pengembangan pembangunan daerah tersebut belum bisa sepenuhnya terwujud.

“Tapi, yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh, supaya ekonomi dasar itu tumbuh,” jelasnya.

“Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi, ada betulnya,” tambahnya.

Jokowi Ingatkan Transportasi Umum untuk Publik, Bukan Cari Laba

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa pembangunan transportasi umum adalah untuk layanan publik.

“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba tapi diukur dari keuntungan sosial. Social return of investment, misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat,” ucapnya saat ditemui wartawan di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah pada Senin, 27 Oktober 2025.

Baca Juga: Ridha Saleh: Bawang Goreng Palu akan Masuk Pasar Eropa

Halaman:

Tags

Terkini