METRO SULTENG – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan atas respons cepatnya menangani dampak banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Banawa Tengah dan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.
Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Donggala, Moh Hamdin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Anwar Hafid atas perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Donggala.
"Sebagai warga Donggala, kita patut berterima kasih kepada Pak Gubernur Anwar Hafid," ujar Hamdin, Selasa (8/7/2025).
Ia juga menjelaskan, Pemda Donggala sebenarnya telah memiliki perencanaan untuk normalisasi sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimen.
"Sudah lebih dari 10 tahun tak ada normalisasi sungai. Hanya saja, untuk merealisasikannya tentu perlu waktu dan penyesuaian dengan tahun anggaran," jelas Hamdin yang juga pernah menjadi Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus, menyebut bahwa Gubernur Anwar Hafid langsung merespons laporan banjir yang terjadi di Banawa Tengah pada Senin malam (7/7/2025).
"Pada pukul 20.21 Wita saya melaporkan kondisi terkini banjir, dan sekitar pukul 20.25 Wita, Gubernur langsung menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, Faidul Keteng, untuk membantu menangani akses jalan menuju Desa Powelua yang terputus akibat tergerus banjir," ujar Akris.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kadis Binamarga dan Penataan Ruang Sulteng, Faidul Keteng, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Gubernur.
"Kami sudah mendapat perintah untuk segera membantu Pemkab Donggala menangani kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir bandang," kata Faidul.
Meski begitu, menurutnya, perlu dilakukan pengecekan lapangan serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten, mengingat sebagian besar infrastruktur tersebut berada di bawah kewenangan daerah.
"Prinsipnya kami akan berkolaborasi dengan Pemkab Donggala. Kami ingin memastikan mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, agar penanganannya bisa lebih efektif," jelas mantan Kadis PUPR Poso itu. (*).