Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Sejumlah masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diminta pandangannya berkaitan dengan rencana pengisian kabinet Gubernur Anwar Hafid dan Wakilnya Reny Lamadjido, berharap agar lebih mengedapakan pertimbangan kompetensi.
Harapan masyarakat dilandasi oleh pertimbangan bahwa mewujudkan visi Sulteng yang Maju dan Berkelanjutan dengan 9 program BERANI diperlukan kabinet yang kuat, kompak dan profesional serta berorientasi pelayanan dan outcome.
Tidak lagi sekedar output yang selama ini menjadi ciri dari tata kelola birokrasi. Cara-cara lama
harus ditinggalkan mengingat provinsi yang kaya sumberdaya alam masih diperhadapkan pada anomali pertumbuhan ekonomi tinggi namun angka kemiskinan dan stunting juga tinggi.
Baca Juga: WFA, Fenomena Global yang Perlu Disikapi untuk Tata Kelola Birokrasi yang Murah, Cepat dan Efisien
Apalagi pada tahun 2025 ada pemangkasan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat ke Sulawesi Tengah yaitu sebesar 257 miliar rupiah dan keharusan membayar gaji P3K sebesar 123 miliar rupiah meskipun bersumbet dari DAU (Dana Alokasi Umum), namun akan memengaruhi porsi dari belanja program lain.
Selain itu pada tahun 2025 Pemerintah mulai berlakukan pola kerja Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dari lima hari kerja. Pola seperti ini tentu menuntut pejabat dan ASN harus melek tenologi informasi dan kemudian akan memicu terbangunnya karakter melayani.
Dengan keharusan WFA, maka pejabat dan ASN bila tugas luar karena perjalanan dinas atau kunjungan lapangan melihat program dan kegiatan, fungsi pelayanan tetap berlangsung.
Berdasarkan pernyataan dari Gubernur Anwar Hafid yang dilansir oleh media cetak dan media online bahkan sosmed terindikasi bahwa kabinetnya akan diisi oleh sosok-sosok yang profesional.
Beberapa pernyataan Gubernur Anwar bahwa "tidak perlu para pejabat eselon cari muka untuk promosi jabatan, tidak perlu melalui pendekatan ke istri saya atau pihak lain. Bekerja saja secara profesional karena masing-masing sudah memiliki rekam jejak".
Baca Juga: Culture Change, Modal Dasar Perbaikan Tata Kelola Birokrasi Bagi Terwujudnya Program 9 BERANI
Secara umum terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kompetensi, dan umumnya menjadi bahan pertimbangan pada proses pengisian jabatan sebuah organisasi maju dan modern.
Ketiga unsur tersebut adalah pengetahuan, keterampilan dan kepribadian (karakter). Ketiga unsur tersebut harus dimiliki secara seimbang oleh orang yang ingin menjadi sosok profesional.
Informasi yang beredar dari sejumlah media, Gubernur Anwar Hafid akan menggelar person job fit (uji kesesuaian kompetensi dengan jabatan) terhadap sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulteng pada tanggal 17 April 2025.
Tahap berikutnya dilaksanakan seleksi secara terbuka yang tentunya memberi kesempatan kepada ASN yang bersyarat di Provinsi dan 13 kabupaten/kota untuk ikut berkompetisi mengisi jabatan eselon.