Ia bahkan menegaskan, hingga saat ini belum ada dana dari APBD Sulteng yang dialokasikan untuk membiayai KPN Talaga.
"Semua pembiayaan berasal dari pos lain, itulah mengapa DPRD Sulteng tidak pernah mempermasalahkan KPN," imbuhnya.
Tujuan hadirnya KPN untuk memberdayakan masyarakat. Nantinya ada sistem kerja sama dengan offtaker yang akan masuk ke KPN. Dan redistribusi lahan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari program ini.
Baca Juga: Soal KPN Talaga, Gubernur Respons Usulan Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng
"Ini diperuntukkan kesejahteraan masyarakat. Mereka akan mendapatkan tanah yang bisa dikelola secara produktif," jelasnya lagi.
Olehnya itu, Ridha meminta agar pembukaan KPN Talaga tidak disalahtafsirkan. Dan ini bukan melulu soal proyek food estate.
"Ini yang kami tegaskan. Tapi terkait dengan sorotan yang muncul, kami akui pengelolaan KPN hingga saat ini belum maksimal. Untuk itu, mari kita bersama-sama memaksimalkan KPN untuk pemberdayaan masyarakat," tandasnya. (*)