METRO SULTENG - Selama Desember 2024, Pemprov Sulteng kembali menyelesaikan berbagai konflik antar masyarakat dan perusahaan.
Konflik-konflik tersebut terdiri dari konflik tanah di wilayah perkebunan besar, penolakan atas izin pertambangan, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
konflik tersebut tersebar di hampir semua kabupaten. Yang paling banyak datang dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Baca Juga: Gubernur Rusdy Mastura Kembali Bertugas setelah Cuti Kampanye Berakhir
Gubernur Sulteng Rusdy Mastrura sebelumnya telah memberikan arahan agar konflik-konflik tersebut segera diselesaikan berbasis pada azas kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan serta tetap menjaga iklim investasi di Sulawesi Tengah.
"Memang selama ini konflik yang kami selesaikan merupakan konflik-konflik lama yang belum terselesaikan. Hingga Desember 2024, kami telah menyelesaikan 56 kasus/konflik. Bahkan kemarin saja, ada 4 kasus secara parade diselesaikan," ungkap M. Ridha Saleh, Tenaga Ahli Gubernur Sulteng yang memidangi kemasyarakatan dan HAM, Rabu (18/12/2024).
Baca Juga: Tinjau Perkembangan di Sulawesi Tengah, Tim Banggar DPR RI Kunjungi Pemprov Sulteng
Dalam menangani konflik tersebut, kata Ridha, Gubernur Sulteng telah membentuk desk khusus kolaborasi antara Biro Hukum dan Biro Ekonomi, yang bekerja sebagai panel untuk mengkaji dan melaksanakan gelar perkara sebelum kasus tersebut dimediasi.
"Konflik-konflik yang kami tangani dan selesaikan hampir semua berakhir dan selesai di meja mediasi. Hanya ada sekitar 3 kasus yang direkomendasiian untuk diselesaikan di meja pengadilan," terang Edang - sapaan akrab Ridha Saleh. (*)