METRO SULTENG - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Penyerahan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK-LLAJ) 2024.
Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangda ini berlangsung di Hotel The Acasia, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Rapat koordinasi ini dinilai memiliki dampak positif dan signifikan bagi pemerintah daerah, mengingat RAK LLAJ berperan penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan sekaligus menekan angka kecelakaan fatal di Indonesia.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penyusunan RAK-LLAJ ini, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, akan menjadi panduan utama dalam menangani kecelakaan lalu lintas.
Baca Juga: Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dibuka Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulteng
Dokumen ini juga mendukung Pokja Pilar dalam melaksanakan program keselamatan lalu lintas selama lima tahun ke depan.
Untuk mendukung pelaksanaan RAK-LLAJ, pemerintah provinsi memanfaatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) sebagai wadah koordinasi dan sinergi antar pilar keselamatan bersama para pemangku kepentingan lainnya di daerah.
Penyelenggaraan RAK-LLAJ di Sulawesi Tengah memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen ini, terdapat sejumlah rekomendasi untuk pemerintah pusat dan kabupaten/kota, di antaranya:
1. Pemetaan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
2. Pengawasan angkutan barang melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan penegakan hukum di jalan dengan penggunaan timbangan portabel;
Baca Juga: Pemprov Sulteng Galakkan Kampanye Gemar Makan Ikan demi Cegah Stunting
3. Pendataan kendaraan bermotor umum wilayah usaha (KBWU) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
4. Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 di tingkat kabupaten/kota untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda yang mewakili Mendagri, unsur Korlantas Polri, unsur Kementerian Perhubungan, serta perwakilan dari enam pemerintah daerah provinsi yang diundang, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. (*)