METRO SULTENG - Camp Victory PT. Timur Perkasa Mineralindo (TPM) di Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia Timur, resmi dimanfaatkan.
Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Try Winarto, S.IP, M.Han, Rabu (29/5/2024).
Danrem didampingi Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, Komandan Kodim 1311/Morowali Letkol Inf. Alzaki, Kapolres Morut diwakili Kapolsek Petasia IPDA Paisal.
Baca Juga: Anwar Hafid dan 2 Saksi Lainnya akan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Perusda Morowali
Selain itu, hadir pula Ketua TP PKK Morut Febriyanthi Hongkiriwang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Morut Armansyah Abd. Pattah, Camat Petasia Timur Mustatim, Camat Lembo Benyamin Hambuako, para kepala desa lingkar tambang, pimpinan PT. TPM Suryanto Suwardi, pimpinan PT. Genba Morowali Utara dan sejumlah pejabat lainnya.
PT. Timur Perkasa Mineralindo bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Lokasinya berada dalam wilayah PT. Genba Multi Mineral di Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia Timur.
Dalam laporannya, pimpinan PT. TPM Suryanto Suwardi mengemukakan kehadiran PT. TPM tidak semata mengejar profit, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
"Kami hadir di sini, semoga menjadi berkat bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di lingkar tambang," ujar Tony, panggilan akrab Suryanto Suwardi.
Khusus Camp Victory merupakan kantor atau pusat kegiatan untuk menunjang pekerjaan selama 24 jam.
Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Try Winarto dalam sambutannya mengharapkan agar kehadiran perusahaan ini bisa bermanfaat bagi negara, daerah dan masyarakat.
Baca Juga: Bupati IDP Kunjungi Lokasi Banjir Malangke Barat, Bahtiar Manadjeng: Semoga Bukan Hanya Seremonial
"Kehadiran saya di sini untuk menegaskan bahwa investasi itu penting. Insyaallah lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya," jelasnya.
Ia mengingatkan, kalau ada masalah dengan masyarakat atau dengan pihak lain, hendaknya dibicarakan dengan baik-baik, dicari solusinya.
Danrem sangat meyakini tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Hanya mungkin butuh proses untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Kalau terkait regulasi atau urusan kemasyarakatan, itu kewenangan bupati, camat dan kepala desa. Sedangkan TNI-Polri adalah bagian dari sistem untuk menjaga agar investasi itu aman dan nyaman," jelasnya.