METRO SULTENG-Tidak mau ikut terlibat dalam persoalaan pengelolaan dua mata anggaran yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di desa Batusuya, Kabupaten Donggala, Haplin Sekretaris Desa (Sekdes) memilih mundur dari jabatannya.
Menurut Haplin, Pengunduran dirnya sebagai Sekdes tentu ada alasannya yang dituangkan dalam surat pengunduran diri. Selain itu dirinya tidak difungsikan oleh kepala desa dalam pengelolaan dua mata anggaran yang ada di desa.
Baca Juga: Kades Siweli Diduga Potong Dana Bansos Gercep Rp10 Juta Per KK Dan Melakukan Ancaman Kepada Penerima
"Saya mengundurkan diri karena tidak difungsikan oleh kades di desa sebagai sekdes termasuk beberapa perangkat desa," terangnya.
Haplin menambahkan, pengelolaan dua mata anggaran di desa batusuya, hanya Kades,Ketua BPD,oprator dan orang-orang diluar struktur desa. Sementara perangkat desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan maupun penyusunan APBDes awal maupun APBDes perubahan.
"Saya dan peberapa perangkat desa tidak pernah diundang dalam penyusunan APBdes apalagi kegiatan lainnya di desa," terang Haplin.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Ajak Kader Aisyiyah Bantu Pemda Majukan Daerah
Berikut 10 poin alasan Sekdes Batusuya mengundurkan diri agar roda pemerintahan di desa terus berjalan terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.
Dalam surat pengunduran diri itu Haplin menjelaskan, 10 poin yang dijadikan alasan diantaranya Kades Batusuya tidak memfungsikan perangkat desa dalam tata pengelolaan ADD dan DD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Gaji perangkat desa yang dibayarkan tidak sesuai mekanisme, biaya makan minum kantor tidak pernah dinikmati oleh perangkat desa. Oprasional perjalanan dinas tidak pernah diterima oleh perangkat desa dan tidak pernah mengadakan rapat kordinasi bersama perangkat desa dalam perencanaan pembangunan di desa.
Bukan hanya itu, mekanisme tata pengelolaan atau pembelanjaan dana desa,tidak sesuai prosedural karena tidak melibatkan TPKD tapi pihak ke 3 yang bukan perangkat desa.
"Saya akan kordinasi dengan pihak penegak hukum terkait persoalan ini sebelum membuat laporan berkaitan dengan penggunaan anggaran di desa," tutup Haplin.(Ahmad Muhsin/Onco/Metrosulteng)