METRO SULTENG-Guna meningkatkan etos kerja ASN, Pemda Tolitoli diminta untuk serius memperhatikan atas apa yang menjadi hak guna peningkatan kesejahteraan bagi setiap ASN lingkup kerja pemerintahan, salah satunya dengan mengusahakan kesejahteraan ASN lewat Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP).
Sejumlah Anggota DPRD Fraksi Golkar saat menggelar persidangan di DPRD dalam membacakan pandangan fraksinya berkaitan dengan hal tersebut secara tegas agar di tahun 2024, mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius soal TPP ASN dan mengalokasikan anggaran pembayaran TTP selama 12 bulan tahun depan.
Baca Juga: 20 Kg Sabu Temuan Polda Sulteng Dimusnahkan, Kapolda Nyatakan Komitmen Berantas Penyalahgunaan Narkotika
Berkaitan dengan hal tersebut Ketua DPD Golkar Tolitoli Moh Faizal Lahaja SE kepada wartawan Rabu 25 Oktober 2023 di Sekretariat DPD Golkar mengatakan, jika pembayaran TPP ASN dibayarkan dengan lancar sesuai mekanisme yang ada, hal tersebut juga berimplikasi pada sektor perputaran ekonomi bagi masyarakat secara Makro.
Selainnya itu dengan diberikannya TPP ASN selama 12 bulan tentu berdampak pada kinerja ASN sebagai pelayanan publik akan menjadi maksimal dalam bekerja karena diberikan tunjangan sesuai dengan haknya.
Sebagai contoh, kata dia lesuhnya putaran ekonomi di daerah dalam kurun beberapa tahun belakangan ini di sebabkan minimnya putaran uang di tengah masyarakat sehingga berdampak aktivitas transaksi jual beli di pasar maupun di pusat perbelanjaan berkurang.
Baca Juga: PT Vale Raih Anugerah Dewan Energi Nasional 2023 Sebagai Pelopor Transisi Energi Sektor Pertambangan
"Jika TTP ASN berjalan maksimal dan sesuai harapan, tentu hal tersebut ikut mempengaruhi putaran perekonomian daerah di tengah masyarakat luas," ucapnya.
Menurutnya, TPP ASN adalah salah satu komponen yang di anggap urgen sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya bermuara pada stabilitas putaran roda perekonomian suatu daerah.
Jjka hal tersebut berjalan normal jelas akan keliatan akan lancarnya transaksi jual beli di tingkat masyarakat.
"Dari hasil rapat internal partai kami bersama staf ahli dan anggota DPRD Fraksi Golkar sehingga di keluarkan satu kebijakan yang intinya mendorong agar kemudian bagaimana para ASN bisa memperoleh haknya dan disisi lain juga Pemerintah mendapat sisi positifnya dari kalangan ASN," jelasnya.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Grup A Manchester United vs FC Copenhagen Berakhir 1-0
Berkaitan dengan hal tersebut, tambah Moh Faizal Lahaja SE, menurutnya masalah seperti itu adalah hal yang mudah bagi partai Golkar, sebab mekanisme dan payung hukumnya pun sudah jelas, jadi tinggal sikap dari pemangku kebijakan, apakah mau menjalankannya atau tidak.ucapnya.
"Hal ini bagian dari political Will saja, sebab ini berhubungan dengan soal bagian dari sebuah proses kebijakan.***(Acho)