METRO SULTENG-Rapat kordinasi tim pengawasan orang asing (Timpora) tahun 2023, kerjasama bersama pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Banggai, Selasa (26/09/2023).
Timpora yang dilaksanakan di hotel Lawaka pada Jumat kemarin, menghadirkan beberapa OPD yang terkait dari Touna dan Banggai, membahasa tentang orang asing yang masuk diwilayah ini.
Baca Juga: PSI Sulteng Sambut Suka Cita Kaesang Pangarep Jabat Ketum PSI
Kasubag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kls. II Non TPI Banggai, Deit Je Hakim mengatakan, jumlah anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai Nomor: W.24.IMI.IMI.2-2337.GR.03.06 Tahun 2023 adalah sejumlah 27 Instansi Pemerintah dan daerah.
Baca Juga: Anak Mardiana Dilarang Besuk Ibunya di Lapas Jika Tidak Mengantongi Izin dari Penyidik
Ia berharap dengan rapat koordinasi dan penguatan ini dapat menyamakan persepsi sebagai Tim Pengawasan Orang Asing, data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing di daerah, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Baca Juga: Kawasaki Rayakan Hari Jadi Ke 70, Pamerkan Motor-Motor Ikonik di Kawasaki World Museum
Dalam sambutan tertulis. Sekda Touna Sovianur Kure menambahkan, sesuai peraturan Menkumham Nomor 50 Tahun 2016, tim pengawasan orang asing atau Timpora memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait. Mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.
"Saya ingin menekankan disini, bahwa begitu penting koordinasi dan integritas antar instansi. Penegakan tertib administrasi keimigrasian tidak dapat hanya dilakukan oleh salah satu instansi saja, namun perlu kerjasama dan sinergitas dari berbagai instansi berjenjang, mulai dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten," tegasnya.
Baca Juga: Redmi Watch 3 Aktif Memiliki Daya Tahan Baterai Yang Luar Biasa!
Ia meminta kepada seluruh Perangkat Daerah terkait serta para camat, untuk saling berkoordinasi dan mendata identitas serta kelengkapan administrasi orang asing di wilayah masing-masing, termasuk apabila ada potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang melibatkan orang asing.***