METRO SULTENG, Luwuk– Kepala Desa Kotaraya Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, Sulteng, Hamzha Nggohele mengatakan, dari jumlah penduduk 210 jiwa atau sekitar 73 kepala keluarga (KK), hampir semua warganya yang kurang mampu sudah tercover bantuan pemerintah. “Alhamdulilah sudah berkurang warga yang kurang mampu. Jika dihitung persentasi sebanyak 85 % Kepala Keluarga (KK) sudah dapat bantuan dari pemerintah. Ya, kalau dihitung-hitung tinggal warga yang baru berumah tangga atau baru menikah dan belum memiliki pekerjakan tetap, itu yang masih kita perhatikan,” ujar Kepala Desa Kotaraya Hamzha Nggohele pada metrosulteng.com, saat berbincang-bincang di kediamannya, Jumat (19/6/2020) lalu. Kaitannya dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), ia mengungkapkan, sesuai Permendes 6/2020, Pemdes Kotaraya menetapkan jumlah pembiayaan BLT-DD sebanyak 25 persen dari total DD Tahun 2020 ini. “Dari total 25 persen atau sekitar Rp. 45 juta dana BLT-DD itu mengcover 25 KK Kurang mampu. Dan penyaluran BLT-DD ini masih diperpanjang selama tiga bulan kedepan yakni, sebesar Rp. 300 ribu per KK perbulan hingga September mendatang sesuai peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020,” sebutnya. Untuk penerima BST di Desa Kotaraya awalnya 13 KK, hanya saja Pemdes mengurangi jumlah penerima bantuan itu sebanyak 8 KK karena sudah didaftarkan ke bantuan lain, sehingga jumlah penerima BST tinggal 5 KK saja. Sementara untuk PKH sebanyak 15 KK dan BPNT 2 KK. “Semua penerima bantuan pemerintah itu, kami sudah publikasikan melalui baliho yang terpampang di kantor desa,” tambah Hamzha. Selain itu, pihaknya juga mengalokasikan pembiayaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 30 juta untuk kegiatan penyemprotan disinfektan diseluruh fasilitas umum seperti, kantor desa, rumah-rumah ibadah dan pemukiman warga. Bukan itu saja, Pemdes Kotaraya juga membangun dan mengoperasionalkan pos penanggulangan dan pencegahan Covid-19 dengan dilengkapi peralatan kesehatan yang cukup memadai yakni, alat tes suhu badan dan alat pelindung diri (APD) lengkap. “Pos terpadu itu melibatkan unsur Pemdes, kecamatan, kesehatan, Babinsa dan Babinkantibmas yang tujuannya untuk memantau warga yang keluar-masuk di desa ini. Pos tersebut beroperasi 1x24 jam, dimana setiap warga yang masuk diwajibkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jika ada warga diperiksa suhu tubuhnya di atas 37°C akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim kesehatan yang ada,” terangnya. Diakhir perjumpaan, Kades Hamzha Nggohele menuturkan untuk kegiatan fisik tahun ini, pihaknya mengalokasikan anggaran rehabilitasi kantor desa sebesar Rp. 410 juta, dan penuntasan pembangunan jamban sebanyak 5 unit. “Tahun 2019 lalu sudah dibangun 31 unit jamban. Hal ini merupakan program pencegahan stunting yang dicanangkan Pemda Banggai. Dan tahun ini seluruh masyarakat Desa kotaraya sudah memiliki jamban seluruhnya, sehingganya desa ini akan dijadikan tempat deklarasi stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),” tuturnya. Soal pencegahan stunting, kata Hamzha, tahun 2019 lalu selain pembangunan jamban, pihaknya juga menganggarkan sebesar Rp. 11 juta untuk pembelian alkes seperti, alat tes kolesterol, gula dara, asam urat, kehamilan, timbangan bayi dan alat timbang lansia serta obat-obatan. “Pokoknya semua alkes dan obat-obatan di posyandu kita saat ini sudah lengkap semua. Jadi untuk program pencegahan stunting, kita sudah tuntaskan sejak tahun 2019 lalu. Mengenai anggaran pemberdayaan tahun 2020 ini tidak ada, karena sudah teralokasi ke penanggulangan dan penegahan Covid-19,” tutupnya. ***