METRO SULTENG-Mantan calon presisen RI Anies Baswedan menyatakan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat mendesak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan penderitaan warga di wilayah terdampak sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya secara mandiri.
Hal itu disampaikan Anies setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah daerah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang, dalam beberapa hari terakhir.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah mengunjungi dan menyalurkan bantuan bersama relawan humamies kepada warga terdampak bencana.
Anie merasa prihatin dengan kondisi kerusakan yang sangat parah, dan nasib warga terdampak yang masih tinggal ditenda-tenda pengungsian serta anak-anak yang terpaksa menghentikan aktivitas sekolah.
“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah,” kata Anies melalui akun media sosialnya, dikutip Sabtu (13/12/2025).
Menurutnya, penetapan status bencana nasional merupakan bentuk keberanian negara dalam mengakui bahwa besarnya kerusakan dan penderitaan warga membutuhkan keterlibatan penuh pemerintah pusat.
Dengan status tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, serta program pemulihan secara lebih cepat dan menyeluruh.
Anies menjelaskan, perbedaan utama ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai bencana nasional terletak pada kelancaran distribusi logistik dan mobilisasi sumber daya.
“Aliran makanan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga pembukaan akses jalan yang terputus bisa dilakukan lebih masif karena seluruh instansi, termasuk TNI, dapat digerakkan,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, ia menilai status bencana nasional juga penting untuk menjamin kekuatan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
Perbaikan rumah, sekolah, infrastruktur jalan, serta bantuan bagi usaha kecil terdampak dinilai akan lebih optimal karena dibiayai negara, bukan semata mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.
Terkait kekhawatiran potensi korupsi, tumpang tindih kewenangan, atau intervensi pihak luar jika status bencana nasional ditetapkan, Anies menyebut hal tersebut sebagai kekhawatiran yang wajar.
Namun, menurutnya, solusi yang tepat bukan dengan menahan penetapan status, melainkan memastikan tata kelola dan pengawasan dilakukan secara ketat sejak awal.