METRO SULTENG-Jika ada kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut), baik gubernur, bupati, pun walikota yang menyatakan stok bahan bakar minyak (bbm) cukup, sudah pasti asbun, atau bohong. Pantauan di sejumlah SPBU pagi ini, Rabu (3/12) di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Brigjen. Katamso, Medan, BBM jenis Solar dan Pertaminadex masih kosong. Masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU, bukan karena kepanikan, tetapi stok BBM masih terbatas.
Terbaru tadi pagi, tiga (3) truk colt diesel yang semula direncanakan akan mengangkut bahan pangan bantuan DPD PDI Perjuangan Sumut batal akibat supir/pemilik truk tidak dapat jatah solar di SPBU Medan, dan khawatir tidak dapat jatah solar dalam perjalanan menuju Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui Aceh Singkil. Akhirnya bantuan pangan diberangkatkan dengan mobil partai yang sedianya berfungsi mengangkut orang, digunakan menjadi pengangkut logistik.
Meski Pemerintah melalui Menko PMK dan BNPB tidak mau menetapkan Keadaan Darurat Bencana Nasional, namun terkait pasokan BBM harus segera diambil alih Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM, Pertamina dan pihak yang memiliki otoritas menyatakan tingginya gelombang laut Belawan yang mengakibatkan kapal tanker pengangkut BBM tidak dapat bersandar. Maka baru 30 truk yang dikirim melalui jalur darat dari Riau.
Antrian yang sama juga terjadi di SPBU di kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Karo, Mandailing Natal (Madina) dan merata di seluruh kabupaten/kota se- Sumut. Kondisi tersebut mendesak untuk diatasi segera agar warga Sumut tidak merasa dibiarkan. Warga Sumut merasa mendapat perlakuan yang tidak setara akibat seluruh pejabat yang memiliki kewenangan berada di Jakarta.
Kendali operasi penanggulangan bencana ada di Menko PMK, BNPB, dan Kementerian/ Lembaga lainnya, maka kendali operasi tetap di Jakarta. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM perlu datang ke Sumut, bawa motor, ikut antrian di SPBU, agar mengerti rasanya menjadi warga Sumut saat ini.
Baca Juga: Bencana di Sumatera, Mahfud MD Singgung Dugaan Penyalahgunaan Izin Tambang
Maka hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk menjadikan bencana alam banjir dan tanah longsor Sumut sebagai Keadaan Darurat Bencana Nasional adalah untuk kebutuhan penempatan Kepala Operasi Penanggulangan Bencana Nasional di Sumut, bukan di Jakarta seperti BNPB. Harus ada Satgas Nasional Penanggulangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumut.
Selain itu demi menghindari pernyataan asbun seperti yang dilakukan oleh Kepala BNPB, Suharyanto yang menyebut bencana banjir dan longsor hanya mencekam di medsos. Meski Suharyanto sudah minta maaf, tetapi pernyataannya sangat melukai warga Sumut. Suharyanto insaf setelah melihat langsung kehancuran akibat bencana di Tapsel.
Sekali lagi, DPD PDI Perjuangan Sumut meminta agar Presiden Prabowo menetapkan bencana alam Sumut sebagai Keadaan Darurat Bencana Nasional. Menteri ESDM dan Dirut Pertamina segera diperintahkan Presiden Prabowo turun ke Sumut untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan BBM di Sumut. Kelangkaan BBM mengakibatkan harga pertalite di sejumlah kecamatan, desa di Sumut diecer Rp 25.000- Rp 35.000 per liter.***
Oleh : Sutrisno Pangaribuan
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut