METROSULTENG — Pemerintah Kabupaten Morowali mengalihkan 718 mahasiswa penerima beasiswa daerah ke program beasiswa Provinsi Sulawesi Tengah “Berani Cerdas”. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak tepat dan menjadi cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, kepada Metrosulteng belum lama ini. Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan beasiswa.
“Pemda Morowali semestinya harus malu ketika menyerahkan urusan ini ke Pemerintah Provinsi. Seakan-akan hal ini memperlihatkan ketidakmampuan keuangan daerah sehingga dialihkan,” ujar Kuswandi.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Gagas Kawasan Pangan Rakyat Saat Dialog Terbatas
Ia menilai kebijakan pengalihan beasiswa tersebut justru menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan program bantuan pendidikan di Morowali.
“Tawaran ini bukan solusi, tapi memperlihatkan bobroknya tata kelola bantuan mahasiswa selama ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kuswandi menjelaskan bahwa seharusnya Pemkab tidak perlu mengalihkan beasiswa ke provinsi, melainkan membayarkan hak mahasiswa pada tahun berikutnya melalui mekanisme kurang bayar.
“Yang benar, karena tahun ini kuota anggaran tidak mampu mengakomodasi seluruh pendaftar akibat lonjakan jumlah peserta, maka seharusnya dibayarkan pada tahun 2026. Jadi mahasiswa yang belum menerima beasiswa di tahun 2025 tetap dibayarkan di tahun berikutnya — itu namanya kurang bayar belanja bantuan beasiswa. Ini bagian dari program berkelanjutan, sehingga mahasiswa tetap menerima dua kali, yakni beasiswa tahun 2025 dan 2026. Harusnya begitu, itu baru solusi,” jelasnya.
Meski demikian, Kuswandi tetap mengapresiasi upaya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali, Arifin Lakane, yang berinisiatif mencari solusi atas persoalan ini.
“Niatnya sudah bagus, tapi belum tepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang belum terakomodasi dalam program beasiswa daerah tahun 2025.
Ia menjelaskan, tidak tercovernya 718 mahasiswa penerima beasiswa disebabkan oleh lonjakan jumlah pendaftar yang melebihi kuota anggaran yang tersedia. Selain itu, terdapat sekitar Rp 82 miliar anggaran di dinas yang tidak dapat terserap atau dialihkan ke pos lain.
Baca Juga: Menang Telak, Ambo Dalle Terpilih Nahkodai BPW HIPKA Sulawesi Tengah