METROSULTENG— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morowali mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali yang mengalihkan 718 calon penerima Beasiswa Morowali Tahap III Tahun 2025 ke program “Berani Cerdas” milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dinilai tidak adil dan tidak menyelesaikan akar persoalan utama dalam pengelolaan beasiswa daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Morowali, Hidayatullah Ariflan, menyebut pengalihan itu menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak mahasiswa Morowali yang telah memenuhi syarat penerima beasiswa.
“718 mahasiswa itu bukan sekadar angka, tetapi harapan dan masa depan generasi Morowali. Pemerintah tidak bisa beralasan kuota penuh lalu mengalihkan mereka ke program lain yang nilainya tidak sepadan,” tegas Hidayatullah, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, program Berani Cerdas tidak memiliki kesetaraan baik dari segi nilai bantuan maupun sumber pembiayaan jika dibandingkan dengan beasiswa daerah yang bersumber dari APBD Morowali. Karena itu, langkah pengalihan justru dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan.
“Pengalihan bukan solusi. Itu bentuk penghindaran tanggung jawab. Beasiswa daerah seharusnya menjadi prioritas anggaran dan amanah moral pemerintah untuk mencerdaskan generasi,” ujarnya.
HMI juga menyoroti lemahnya manajemen dan perencanaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morowali. Mulai dari ketidaktepatan jadwal pendaftaran, keterlambatan administrasi, hingga kurangnya transparansi seleksi penerima disebut mencerminkan buruknya tata kelola.
Selain itu, Hidayatullah menilai besaran bantuan beasiswa sebesar Rp12 juta per mahasiswa perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait pemerataan dan kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan.
“Jangan hanya menonjolkan angka besar untuk kepentingan publikasi, sementara pelaksanaannya tidak adil dan tidak merata,” ujarnya menambahkan.
Dalam pernyataannya, HMI mendesak Bupati Morowali untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program beasiswa daerah, mulai dari tahap perencanaan, sistem seleksi, transparansi data, hingga tanggung jawab pembayaran bagi seluruh mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima.
“Pemerintah harus hadir dan menepati janji, bukan mencari jalan pintas. Beasiswa bukan sekadar formalitas politik, tapi amanah moral bagi daerah,” tutup Hidayatullah.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI Cabang Morowali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan, agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan generasi muda Morowali.(*)