sosial-budaya

Sejak Era Jokowi Hingga Prabowo Gunakan Influencer untuk Komunikasi Publik Membuat Situasi Makin Runyam Karena Jurnalis Ditinggalkan

Senin, 1 September 2025 | 05:50 WIB
Dr. Hendri Satrio

METRO SULTENG-Analis komunikasi politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Dr. Hendri Satrio atau Hensa, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu lebih sering berbicara langsung melalui media massa ketimbang influencer untuk meredakan kegelisahan publik.

Menurut Hensa, media masih memegang peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Intensitas komunikasi yang kuat diyakini akan membuat pesan pemerintah lebih mudah dipahami rakyat.

Baca Juga: Situasi Makasar Mencekam, Kampus dan Sekolah Diliburkan, Warga Enggan Keluar Rumah

“Saya ngajuin dua lah solusinya. Jadi yang pertama, Pak Prabowo mesti berkomunikasi dengan intens kepada para jurnalis di media massa karena dengan kondisi saat ini, media massa lah yang bisa menenangkan masyarakat ya, menenangkan rakyat,” ujarnya dalam sebuah wawancara, dikutip dari AboutMalang.com, Minggu (31/8/2025).

Hensa menyinggung bahwa sejak era Presiden Joko Widodo hingga kini, media kerap terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan, padahal memiliki peran strategis menjembatani pemerintah dengan rakyat.

“Dan ya ini jadi pengalaman tersendiri sih. Selama ini kan memang penguasa ya dari zaman Pak Jokowi kemudian sekarang diteruskan ke Pak Prabowo, seolah-olah seperti melupakan media massa sebagai kekuatan,” tambahnya.

Ia menekankan, langkah komunikasi yang lebih terbuka dengan media menjadi kunci penting untuk meredakan ketegangan publik sekaligus menjaga legitimasi kepemimpinan nasional.

Baca Juga: Rakyat Desak Presiden Tegas: Bongkar Aktor Intelektual di Balik Ricuh

Sebuah survei Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM pada 2022 juga memperkuat pandangan tersebut. Hasilnya menunjukkan 74,4 persen publik masih lebih percaya pada media formal seperti TV, radio, dan koran, jauh lebih tinggi dibanding media sosial yang hanya meraih kepercayaan 12,7 persen.

Bahkan menurut data, pemerintah sejak era Jokowi banyak mengaluarkan dana besar untuk influencer dan buzzer untuk meredam isu-isu negatif yang mengkritik pemerintah.***

Tags

Terkini