METRO SULTENG- Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB) meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan pihak Aparat Hukum (APH), untuk memberi perhatian terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir.
Menurut Amrin selaku kordinator lapangan, diwilayah Desa Torete sarat dugaan penyerobotan dan perusakan lahan hingga pada perampasan lahan tanam tumbuh, hak milik masyarakat oleh pihak perusahaan.
Baca Juga: Polsek Mori Atas Semakin Akrab dengan Koramil 1311-05, Kerja Bakti di Hari Jum'at
"Dari hasil investigasi yang kami lakukan, maka kami menduga banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi disana," ungkap Amrin kepada Metrosulteng, Kamis (6/2/25).
Potret ini, kata dia, salah satu bentuk lemahnya penegakan hukum dan sanksi kepada perusahaan yang terjadi diwilayah Kabupaten Morowali.
Oleh karena itu, secara tidak langsung dugaan dan asumsi liar terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Torete akan membenarkan jika pemerintah telah berpihak kepada pengusaha.
Baca Juga: Kirim Alat Berat, PT Agro Nusa Abadi Dukung Revitalisasi Pasar Bungintimbe
"Sudah tidak ada lagi keberpihakan pada masyarakat petani dan nelayan, banyaknya permasalahan ini membawa persatuan dan perlawanan rakyat yang tidak lagi percaya dengan sistem kerja pemerintah yang selalu menjanjikan kesejahteraan ketika pertambangan berada di desa kita," tutur putra daerah kelahiran Unsongi itu.
Sisi lain Amrin juga menilai bahwa hadirnya perusahaan di Desa Torete telah menjadi mimpi buruk masyarakat, sebab yang ada hanyalah penyerobotan lahan, pembodohan, intimidasi, perampasan ruang hidup dan ruang aman.
Baca Juga: IPMBL Palu-SulTeng Dukung Penuh Kepolisian Ungkap Kasus Kematian Anak Naya di Banggai Laut
"Atas permasalahan ini semua maka kami dari beberapa organ bersatu untuk berkoalisi berjuang bersama Aliansi untuk merebut kembali hak-hak masyarakat, menolak asing ditanah kita sendiri," pungkasnya.***