Meskipun demikian, hingga kini, identitas aktor intelektual yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini masih belum diungkap secara jelas.
Soal ganti rugi, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto meminta pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten mengganti biaya pembongkaran yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi lainnya.
"Di samping kemarin ada pencabutan pagar yang mengerahkan begitu banyak aparat, untuk mencabut yang 30 kilometer ini tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar. Kami minta agar siapa pun nanti yang bersalah, untuk yang melanggar hukum ini mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan," kata Titiek kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
"Situasi ini menjadi refleksi penting tentang pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan hak masyarakat terhadap akses publik. Dengan pembongkaran yang masih berlangsung dan investigasi lebih lanjut oleh pemerintah, publik berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan adil", tutup Muhammad Aras Prabowo kepada awak media.***