METRO SULTENG - Pekerja padat karya di Kota Palu, Provinsi Sulewesi Tengah, menyampaikan keluh kesah mereka terkait keterlambatan pembayaran gaji. Gaji terlambat dibayarkan sudah terjadi sering terjadi.
Keluhan itu disampaikan kepada bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate, saat menggelar silaturahmi dan deklarasi di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sabtu malam (14/9/2024).
"Sudah beberapa tahun saya menjadi anggota
padat karya. Kami berharap kepada Pak Hidayat, jika terpilih menjadi Wali Kota Palu, dapat lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan kami," ujar Asmi.
Baca Juga: Ribuan Warga Hadiri Deklarasi Pasangan Handal di Palu Barat
Padat karya merupakan program kebersihan kota yang melibatkan warga ekonomi kurang mampu di setiap kelurahan di Palu. Setiap hari pekerja padat karya membersihkan wilayah tugas mereka. Pekerja padat karya dominan perempuan.
Meski gaji mereka sudah ada kenaikan, tapi tidak diiringi dengan ketepatan waktu pembayaran. "Kami sangat membutuhkan gaji itu untuk kebutuhan sehari-hari. Semoga aspirasi kami ini bisa diperhatikan Pak Hidayat jika terpilih nanti," ujar Asmi berharap.
Ia juba berharap, ke depan kiranya perlu ada bantuan beras kepada pekerja padat karya untuk meringankan beban keluarga. "Bantuan beras sebulan sekali kepada kami anggota padat karya," tambah Asmi.
Tidak itu saja. Asmi juga curhat tentang pekerja padat karya yang tidak lagi mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) karena kenaikan gaji. Gaji pekerja padat karya juga masih di bawah UMR.
Baca Juga: Longki Djanggola Minta Warga Palu Bersatu Menangkan Handal di Pilkada 2024
Menanggapi hal tersebut, Hidayat menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan.
"Saya sangat menghargai keluhan dan masukan dari Ibu Asmi. Saat saya menjabat sebagai Wali Kota Palu dulu, jika gaji padat karya terlambat, saya langsung marah kepada pihak keuangan. Saat itu, ada tiga kelompok yang saya prioritaskan, yaitu padat karya, Satgas K5, dan lembaga adat," ungkap Wali Kota Palu periode 2016-2021 ini.
Hidayat menjelaskan, keterlambatan gaji sekarang ini disebabkan oleh defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Palu.
"Seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua DPRD Kota Palu, saat ini anggaran Kota Palu mengalami defisit sebesar Rp40 miliar. Banyak anggaran yang tidak dimanfaatkan secara tepat, seperti proyek pembangunan Lapangan Vatulemo yang seharusnya tidak perlu dibongkar total," ujarnya.
Hidayat juga menyoroti pencoretan nama anggota padat karya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akibat kenaikan gaji, yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palu.
Baca Juga: Didukung Koalisi 4 Partai Besar, Handal Kirim Pesan Tersirat Rebut Kembali 01 Palu