METRO SULTENG- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma'mun Amir secara resmi membuka rapat sinkronisasi program kegiatan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulteng dengan kabupaten/kota.
Hal itu ditandai pemukulan gong disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta pejabat kementerian perikanan RI bertempat di Gedung Pertemuan Swiss Belhotel Palu, Selasa (23/5/2023) malam.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Gubernur Ma'mun Amir secara simbolis juga menyerahkan mesin Katinting kepada 14 orang nelayan dari Banggai dalam rangka program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE)
Wagub menyatakan, Sulawesi Tengah merupakan provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai 7.010,60 km, terdiri dari 1.572 pulau serta memiliki perairan laut berdasarkan kewenangan seluas 7,4 juta hektar.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Kembali Raih Predikat WTP Untuk yang ke 10 Kalinya
Dari data yang ada, terdapat 155.544 orang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah pemasaran produk perikanan serta petambak garam.
Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif walaupun belum signifikan.
P3kE yang masuk kategori miskin memerlukan perhatian bersama untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan saja menjadi tugas provinsi, namun andil dari pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Para Kepala Desa se Kecamatan Pagimana Mengadu ke Wagub Sulteng, dari Masalah Tapal Batas hingga
"Oleh karena itu, saya mengimbau untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan data P3kE rumah tangga desil I terverifikasi harus kita utamakan," jelas Wakil Gubernur.
Menurut mantan Bupati Banggai ini, dalam menyambut ibu kota negara, pemerintah giat melakukan persiapan infrastruktur multi year. Kabupaten Banggai diharapkan menjadi salah satu penyangga IKN.
Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang signifikan, PAD dari 900 miliar menjadi 1,7 triliun. Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai provinsi investasi terbesar Rp 8,7 triliun, IPM 70,28 poin tapi kemiskinan juga tinggi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi H. Moh. Arif Latjuba menyatakan tujuan kegiatan untuk menyelaraskan program/kegiatan yang tertuang dalam renstra 2021-2026 guna mendukung visi misi Bapak Gubernur yaitu dalam hal peningkatan fiskal dan pengentasan kemiskinan.
