• Senin, 8 Agustus 2022

Ini Dua Perusahaan HPH di Poso Yang Izinnya Dicabut Pemerintah Pusat, Cek Aktifitasnya

- Jumat, 14 Januari 2022 | 15:43 WIB
PT Riu Mamba Karya Sentoso
PT Riu Mamba Karya Sentoso

METROSULTENG.com-Dari empat perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dan Hak Pegusahaan Hutan (HPH) pemanfaatan hasil hutan di Sulawesi Tengah, yang dicabut izinya oleh pemerintah pusat, dua diantaranya berada di Kabupaten Poso, yaitu PT Riu Mamba Karya Sentosa (PT RMKS) dan PT Pasuruan Furnindo Industri (PT PFI). Dua perusahaan itu memegang izin HPH di Kabupaten Poso, data yang dihimpun Metrosulteng.com melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah unit Sintuwu Maroso Poso, Jumat (14/1/2022) menyebutkan, untuk Surat Keputusan (SK) izin HPH PT RMKS terbit tahun 2006 dengan luas lahan HPH 34.610 hektare yang kawasannya meliputi Kecamatan Pamona Utara dan Pamona Timur. PT RMKS baru melakukan aktifitas pada tahun 2019, pada tahun 2021 perusahaan membangun Lokpon dan pembuatan jalan koridor diluar kawasan HPH di Desa Malei Lage, Kecamatan Lage, Poso. Perusahaan melakukan pembebasan lahan warga setempat untuk membangun jalan koridor selebar 20 meter dan Lokpon di pantai Desa Malei. Selain itu, juga PT RMKS telah melakukan kegiatan pemanfaatan kayu diareal HPH dengan budidaya tanaman pohon jabon dan kaliandra. Bahkan, bibit pohon kaliandra sempat dibibitkan tapi belum ditanam. Terakhir petugas UPT KPH Sintuwu Maroso Poso melakukan evaluasi aktifitas pembibitan di Desa Kamba, Kecamatan Pamona Timur pada tanggal 4 Januari 2022. "Pohon kaliandara yang dibibitkan itu sudah 3 meter tingginya," ungkap Made petugas UPT KPH Sintuwu Maroso. Jadi, setellah mereka membaca berita pencabutan izin HPH PT RMKS langsung stop melakukam kegiatan evaluasi. Kemudian PT PFI, SK terbit tahun 2001, memegang izin HPH seluas 47.915 hektare yang kawasannya dari Kecamatan Pamona Puselemba Kecamatan Poso Pesisir bersaudara hingga Kecamatan Lore Piore. Hampir 21 tahun sejak SK HPH PT PFI terbit perusahaan tidak sama sekali melakukan aktifitas pemanfaatan kayu dikawasan HPH maupun aktifitas lain diluar kawasan. "Selama SK PT PFI keluar sampai saat ini tidak ada kegiatan sama sekali, tidak ada kegiatan fisik dilapangan, sama sekali nol semua, tidak ada kegiataan," jelas Made. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat mencabut izin empat perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan kehutanan di Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Ada empat perusahaan yang haknya atau izinnya dicabut, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat mencabut izin usaha pertambangan, kehutanan, dan hak guna usaha perkebunan. Begitu kata Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah M Ridha Saleh, Rabu (12/1). Empat perusahaan yang izinnya dicabut tersebut, antara lain PT Pasuruan Furnindo Industri dan PT Riu Mamba Karya Sentosa di Poso. Kemudian, PT Kawisan Central Asia dengan luas lahan 3.444 hektare dan PT Tamako Graha Krida dengan luas lahan 7.895 hektare di Morowali.(Bn)

Editor: Administrator

Terkini

X